• 12 CARA TERHINDAR DARI...
12 CARA TERHINDAR DARI MAFIA TANAH ATAU PENYEROBOTAN TANAH DAN SENGKETA
Menjelaskan tentang pentingnya penggantian blanko sertipikat hak atas tanah untuk sertipikat hak atas tanah yang masih menggunakan blanko lama, check plot dan validasi. Dijelaskan tentang perbedaan antara blanko sertipikat berdasarkan PP 10 Tahun 1961 dengan blanko sertipikat yang berdasarkan PP 24 Tahun 1997. Penjelasan disampaikan dengan menggunakan contoh-contoh sertipikat serta perbedaannya.
Pada materi ini disampaikan juga tentang biaya PPh, BPHTB, biaya pembuatan akta jual beli, pelunasan tunggakan PBB dan biaya PNBP yang perlu dibayarkan dengan disertai contoh kasus dan berkasnya untuk kegiatan balik nama sertipikat tanah pada kegiatan jual beli tanah yang dilakukan antar perseorangan yang masih hidup dan contoh jual beli tanah yang masih hak bersama para ahli waris.
Semoga Bermanfaat...
• PROSES DAN BIAYA PERAL...
PROSES DAN BIAYA PERALIHAN HAK ATAU BALIKNAMA SERTIPIKAT HAK MILIK
• JUAL BELI TANAH WARIS ...
JUAL BELI TANAH WARIS YANG SUDAH ATAU BELUM BERSERTIPIKAT DAN PERALIHAN HAK KARENA HIBAH
• PILIH TRANSAKSI JUAL B...
PILIH TRANSAKSI JUAL BELI TANAH DIBAWAH TANGAN ATAU DIHADAPAN PPAT ? ??
Ketentuan yang terkait dengan materi ini adalah :
PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah,
PP Nomor 37/1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT sebagaimana diubah dengan PP Nomor 24 Tahun 1996
PP no 128 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Kementerian ATR/BPN.
PermenAgraria/KBPN Nomor 1/2010
PermenAgraria/KBPN Nomor 4 Tahun 2017
UU No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangun.
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya
(PP) No. 113 Tahun 2000 tentang Penentuan Besarnya NPOPTKP BPHTB
PP No. 113 Tahun 2000 ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 516/KMK.04/2000 tanggal 14 Desember 2000 tentang Tata Cara Penentuan Besarnya NPOPTKP BPHTB, yang telah diubah beberapa kali dengan :
1. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 86/PMK.03/2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 516/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara Penentuan Besarnya NPOPTKP BPHTB;
2. PMK No. 33/PMK.03/2008 Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 516/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara Penentuan Besarnya NPOPTKP BPHTB;
3. PMK No. 14/PMK.03/2009 Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 516/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara Penentuan Besarnya NPOPTKP BPHTB
Негізгі бет PENGGANTIAN BLANKO SERTIPIKAT & PERALIHAN HAK ATAS TANAH (contoh berkas, biaya, AJB & waris)
Пікірлер: 29