KOMPAS.TV - Pemberian tunjangan perumahan kepada 580 anggota DPR baru yang disebut mencapai Rp50 juta per bulan per orang menuai kritik dari lembaga pengawas parlemen karena "dianggap tidak ada urgensinya dan hanya menambah beban anggaran negara".
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menilai para anggota dewan ini tak lama lagi harus pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, mereka semestinya bertahan dengan rumah dinas yang sudah disediakan demi menghemat anggaran negara.
"Kenapa harus didahulukan itu urusan kenyamanan pribadi? Bukan kepentingan rakyat? Kok kesannya bernafsu mengejar harta?" ujar Lucius kepada BBC News Indonesia, Jumat (04/10).
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Indra Iskandar, mengatakan alasan tidak lagi menyediakan rumah dinas lantaran kondisi rumah dinas yang tersedia bagi anggota parlemen saat ini sudah rusak parah dan butuh perawatan yang tidak murah.
Негізгі бет Tunjangan rumah dinas anggota DPR mencapai Rp50 juta per bulan tuai kritik
Пікірлер: 95